MoU Bersejarah! Pemkab Sinjai Gandeng Kejari Wujudkan Pemerintahan Tanpa Celah Hukum
 |
| Foto/Dok: Humas Pemkab Sinjai |
WARNAWARTA.COM, SINJAI SULSEL — Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Kejaksaan Negeri Sinjai resmi memperkuat kolaborasi hukum melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) terkait penanganan persoalan Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kegiatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai pada Rabu, 3 Desember 2025, tersebut menandai lahirnya sinergi baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
MoU ditandatangani langsung oleh Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Mohammad R. Bugis, dan disaksikan Wakil Bupati A. Mahyanto Mazda, jajaran jaksa, para Staf Ahli, Asisten, hingga pimpinan OPD.
Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menekankan bahwa kerja sama ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki kepastian hukum.
“Kesepakatan ini menjadi fondasi untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan strategis daerah,” ujarnya.
Melalui MoU ini, Pemkab Sinjai memperoleh dukungan hukum komprehensif dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), mulai dari Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, hingga Tindakan Hukum Lain yang mencakup fasilitasi, mediasi, serta penyelamatan aset dan keuangan daerah.
Bentuk layanan itu meliputi:
- Bantuan Hukum — JPN mewakili Pemkab Sinjai dalam perkara perdata maupun TUN, baik litigasi maupun non-litigasi.
- Pertimbangan Hukum — pemberian Legal Opinion dan Legal Assistance sesuai permintaan resmi pemerintah daerah.
- Tindakan Hukum Lainnya — mediasi, fasilitasi, hingga pemulihan aset daerah.
Bupati Ratnawati meminta semua kepala OPD memanfaatkan fasilitas ini sejak perencanaan kegiatan.
“Libatkan Kejaksaan sejak awal. Jangan berjalan sendiri ketika JPN selalu siap mendampingi,” tegasnya.
Kepala Kejari Sinjai, Mohammad R. Bugis, menyambut baik kerja sama ini dan menilai MoU tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan daerah melalui payung hukum yang kokoh.
“Kami siap bersinergi menghadirkan solusi hukum terbaik bagi pemerintah dan masyarakat,” tuturnya. (Adv)
