Sinjai Bentuk Pertahanan Sosial: Desa Binaan untuk Lawan Perdagangan Orang
WARNAWARTA.COM, SINJAI SULSEL — Meningkatnya risiko kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia (TPPM), serta perlunya pengawasan yang ketat terhadap CSSD vp aktivitas orang asing, mendorong Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mengambil langkah pencegahan yang strategis.
Sebagai respons, Pemkab Sinjai menjalin sinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan Pemasyarakatan, dengan rencana membentuk Desa Binaan Imigrasi di wilayahnya.
Inisiatif ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tanassang pada Kamis, (08/05/2025).
Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa, mewakili Bupati Sinjai, menyampaikan bahwa pembentukan desa binaan ini merupakan langkah responsif terhadap meningkatnya arus pergerakan penduduk lintas negara. Mengingat posisi geografis Sinjai yang berada di kawasan pesisir, potensi daerah ini menjadi jalur masuk orang asing cukup tinggi.
“Mobilitas global tentu membawa peluang, tapi juga menyimpan potensi kerawanan, termasuk TPPO dan TPPM. Karena itu, keterlibatan masyarakat desa sangat penting sebagai garda terdepan,” ujar Andi Jefri saat membuka rapat.
Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan program nyata yang bisa memperkuat kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memantau keberadaan warga asing dan mencegah tindak kejahatan lintas negara.
Lebih lanjut, Andi Jefri menegaskan perlunya kolaborasi yang solid antara Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Sinjai, Kantor Imigrasi, aparat keamanan, serta pemerintah kecamatan dan desa.
“Kita tidak menutup pintu bagi warga asing, namun keberadaan mereka harus memberi dampak positif. Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan hal itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, keikutsertaan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan terbebas dari kejahatan transnasional.
Melalui forum ini, Pemkab berharap lahir gagasan dan program konkret yang dapat dijalankan secara efektif, terukur, serta berkelanjutan demi menjaga Sinjai dari potensi ancaman internasional.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Abdi Widodo Subagio, perwakilan BIN Sulsel, unsur Forkopimda, Kepala Diskominfo, Kepala Kesbangpol, Kepala Disparbud, Kasatpol PP, dan perwakilan dari berbagai OPD lainnya. (Adv)